Air Minum ASMIL

Ronny Husono Lie mengatakan di Facebook: Air minum ASMIL meramaikan Musyawarah Daerah (MUSDA) ASOSIASI PERUSAHAAN AIR MINUM DALAM KEMASAN INDONESIA (ASPADIN) JATIM Tahun 2010

Ronny Husono Lie mengatakan di Facebook: ASOSIASI PERUSAHAAN AIR MINUM DALAM KEMASAN INDONESIA (ASPADIN) JATIM memperkenalkan kulkas yang baik

PT KAI TIDAK TANGGUNGJAWAB TERHADAP KECELAKAAN APAPUN DI ATAS PERLINTASAN KERETA API

Ronny Husono Lie mengatakan di Facebook: MANAGER HUMAS MENGATAKAN PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) TIDAK BERTANGUNGGUNG JAWAB SEMUA BENTUK KECELAKAAN DI ATAS PELINTASAN KERETA API. BERDASARKAN UU NO 23 TAHUN 2008 TENTANG PERKERETA APIAN DI RI. SDR RONNY MEMINTA PRESIDEN RI UNTUK MERUBAH UU NO 23 TAHUN 2008 KARENA ENAK AJA PT KAI TIDAK PUNYA BEBAN TAPI PT KAI TERIMA KEUNTUNGAN SAJA TANPA ADA TANGGUNG JAWAB

PT KAI TIDAK TANGGUNGJAWAB TERHADAP KECELAKAAN APAPUN DI ATAS PERLINTASAN KERETA API

BILD Surabaya – Pada Hari Selasa 28 September 2010 pukul 10.00 WIB. PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Surabaya memperingati Hari Jadi PT KAI ke

Manager Humas PT KAI Surabaya mengatakan kepada wartawan bahwa PT KAI tidak bertanggungjawab atas kecelakaan diatas perlintasan kereta api berdasarkan UU No. 38 tahun 2008, tentang perkereta apian.

Serta Tentang pembangunan/pemindahan rel itu tugas pekerjaan umum (PU) & Kecelakaan di pelintasan Kereta Api tuganya Satuan Polisi Llulintas (SATPOLLANTAS)

Perlintasan kereta api ada 2 jenis yaitu perlintasan kereta api resmi dan tidak resmi:

Perlintasan kereta api yang resmi yaitu perlintasan dilengkapi oleh rambu-rambu dan dijaga oleh petugas dari PT KAI.

Perlintasan kereta api yang ilegal/tidak ada rambu-rambu dan tidak dijaga oleh petugas dari PT KAI.

PT KAI hanya bertanggungjawab bila kereta api terbalik/kereta api tabrakan dengan sesama kereta api.

Wartawan Bild Surabaya Sdr Ronny beranggapan Wah enak sekali PT KAI Tidak memiliki tanggung jawab apapun seperti Tentang pembangunan/pemindahan rel itu tugas pekerjaan umum (PU), Kecelakaan di pelintasan Kereta Api tuganya Satuan Polisi Llulintas (SATPOLLANTAS),PT KAI hanya terima untungnya saja,

Wartawan Bild Surabaya Sdr Ronny meminta kepada Presiden RI untuk merubah UU 38 tahun 2010 tentang Perkereta apian (Ronny).

HALAL BI HALAL PAGUYUBAN WANITA PT PN XI “PERAN PARA IBU SANGAT DIBUTUHKAN DEMI PT PN XI”

BILD Surabaya – pada Rabu 29 September 2010. Paguyuban wanita PT Perkebunan Nasional (PTPN) XI mengadakan Halal Bi Halal dengan tema “Satukan Tangan & Hati Jalin Ukhuwah, guna meraih indahnya kemenangan yang hakiki.

Ketua Paguyuban Ibu Irwan mengatakan bahwa acara ini bertujuan untuk silaturahmi antara Paguyuban wilayah dengan Pusat. Demi sinergi dan tukar pikiran demi kemajuan PT. PN XI lebih maju dan lebih makmur.

Kami mengadakan pertemuan antara paguyuban wilayah (dengan pusat setiap 3 bulan sekali, acara yang diselenggarakan pengajian dan pembacaan Al Qur’an serta mendoakan (Ronny & Tia)

HALAL BI HALAL DINAS PETERNAKAN PROVINSI JATIM

BILD Surabaya – Pada Hari Selasa, 21 September 2010 pukul 09.00 WIB. Dinas Peternakan Provinsi Jatim mengadakan Halal Bi Halal. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim Bpk Ir. Suparwoko Adi Soemarto mengucapkan selamat merayakan Hari Idul Fitri 1431 H. Minal Aidin Wal Faidzin, mohon maaf lahir dan batin.

Bapak Purwoko meminta masyarakat Jatim jangan panik terhadap Stok Daging dan Telor Ayam karena di Jatim stok daging dan telor ayam melebihi target (surplus) dan program utama tahun 2010 Pemerintah Provinsi (Pemprov Jatim) yaitu swadaya sapi, stok sapi di Jatim 3.590 juta ekor, sedangkan konsumsi masyarakat 400.000 ekor sapi per tahun.

Kabupaten Madura menghasilkan sapi paling banyak di Indonesia dan juga beberapa kabupaten / kota yang memiliki tempat peternakan yang baik yaitu Bojonegoro (kambing), Malang (sapi), Probolinggo (sapi).

Pemprov Jatim memiliki program yaitu “Menciptakan Sejuta Sapi” maksudnya sepasang sapi melahirkan 1 juta sapi, dengan perkawinan suntik populasi, ditingkatkan kualitas sapi.

Mulai bulan ini Pemprov mencoba perkawinan antara sapi betina dari Bali dengan Banteng jantan dari Madura supaya mendapatkan sapi yang istimewa dan banyak jumlah sapinya ujar Bpk Purwoko (Ronny & Tia).

PEMIMPIN YANG BAIK HARUS TEGAS,RENDAH HATI,TIDAK SOMBONG & MEMILIKI RASA KEPEKAAN

BILD SURABAYA-Pada hari Kamis, 23 September 2010 pukul 08:14:45 wib
Badan Pendidikan & Pelatihan (BADIKLAT) Propinsi JATIM mengadakan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXII Premerinta Propinsi (PEMPROP) JATIM Tahun 2010 di kampus BADIKLAT Propinsi JATIM

Kita harus mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi rakyat saat ini apakah ada peningkatan
Pertumbuhan perekonomian di Jatim 2010 mencapai 6,3 persen, sedangkan untuk tahun depan diharapkan dapat meningkat 6,5 persen. Dengan memberikan bantuan kepada desa-desa yang tertinggal akan dapat membantu menurunkan angka kemiskinan daerah.

Pemimpin juga harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat miskin dapat bekerja dan mendapatkan upah yang sesuai. “Bagaimana upaya kita untuk membuka lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran,”

Pemimpin yang baik harus tegas,rendah hati,itidak sombong & mempunyai rasa kepekaan pada situasi di sekeliling masyarakat, diantaranya harus peka terhadap kondisi perekonomian rakyat. Untuk itu pemerintah harus pro terhadap orang yang miskin.

Deputi Bidang Diklat Spimnas Lembaga Administrasi Negara, Dr Sudirman MPN, bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan agar pembangunan berhasil dan sukses. Diantaranya, diperlukan adanya dukungan yang kuat dari masyarakat dan lingkungan yang kondusif.

Untuk mencapai pembangunan yang sesuai dengan yang ditargetkan, seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk menciptakan segala perubahan yang mempunyai integritas yang tinggi. Diantaranya, mampu sebagai pendengar yang baik, mampu mengamati lingkungan sekitar, mengenal secara mendalam, mengkristalisasikan misi dan keinginan komitmen yang tinggi, membangun yang modern untuk menggali masa depan, dan mampu bekerja untuk membangun organisasi serta menciptakan kondisi yang lebih baik.

Kepala Bandiklat Prop Jatim, Drs Saiful Rahman M MPd menambahkan, diklat akan berlangsung selama kurang lebih 11 minggu dan diikuti 200 peserta berasal dari kab/kota dan provinsi lain. Sasaran, terwujudnya PNS yang berkompeten sesuai jenjang pendidikannya.

Para peserta wajib mentaati peraturan dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik, sehingga selepas dari diklat ada perubahan yang lebih baik agar bisa menjadi seorang pemimpin birokrasi yang berkompeten. (Ronny &Tia)