KITA PERLU PERBAIKI KINERJA BIROKRASI KARENA BIROKRASI BERDAMPAK PADA LEGITIMASI PEMERINTAH

BILD SURABAYA-Pada Hari Rabu 4 Agustus 2010 pukul 09.00 WIB. Badan Pendidikan dan Pelatihan (BADIKLAT) mengadakan upacara Wisuda & Penutupan Diklat Kepemimpinan Tingkat 2 Propinsi Jatim Angkatan 21 Tahun 2010.

Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo menutup Diklat Kepemimpinan tingkat II Provinsi JATIM di kampus BADIKLAT Provinsi JATIM. Bpk Soekawarwo mengatakan, perbaikan kinerja pelayanan birokrasi akan berdampak pada tumbuhnya kepercayaan terhadap pemerintah. Dengan demikian akan mendorong partisipasi masyarakat dan mendukung peningkatan kualitas menuju kesejahteraan.

”Tata pemerintahan di era otonomi serta tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme, mengharuskan birokrasi untuk beradaptasi secara cepat,”.Reformasi birokrasi di daerah secara konseptual sudah mulai menunjukkan proses peralihan dari administrasi publik lama menuju manajemen publik baru.

Reformasi pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan good governance, sebab pelayanan publik menjadi ranah interaksi antara negara yang diwakili pemerintah dengan lembaga non-pemerintah yakni masyarakat sipil dan mekanisme pasar.

Tututan adanya perbaikan kualitas kinerja birokrasi itu erat kaitannya dengan keinginan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat lokal. Dalam paradigma good governance, institusi pemerintah dituntut untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien serta reponsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang bersifat fasilitatif ketimbang kontrol, dan bekerja berdasarkan hukum yang berlaku.

”Kepercayaan, legitimasi, partisipasi dan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing bangsa di era global,” kata gubernur.

Gubernur berharap, bekal pengetahuan, keahlian dan perluasan wawasan serta pendalaman materi yang telah diperoleh selama mengikuti diklat dapat meningkatkan komitmen, profesionalisme, pengabdian dan kopetensi dalam membantu melaksanakan tugas pada instansi dimana para peserta bekerja.

Kapusdiklat Bidang Kepemimpinan LAN, Madun Priyatno MA mengatakan, keterlibatan suatu bangsa dalam suatu perdagangan bebas menuntut kepemilikan daya saing kuat, sehingga dalam tatanan kehidupan perekonomian yang demikian dapat tetap bertahan dan bahkan berhasil mengungguli bangsa lain.

Salah satu amanat reformasi adalah reformasi birokrasi instansi pemerintah pusat dan daerah telah aktif menata kembali kelembagaan, sumberdaya manusia, dan ketatalaksanaannya. Pemerintah telah menempatkan reformasi birokrasi sebagai prioritas pertama dari sebelas program kerja kabinet Indonesia Bersatu II.

Sampai saat ini masih ditemukan sejumlah kendala dalam melaksanakan reformasi birokrasi itu. Kendala tersebut berkaitan dengan kualitas pelayanan publik, mindset dan cultur set para birokrat, akuntabilitas profesionalisme dan responsiveness. ”Kondisi ini merupakan tantangan bagi kita para penyelenggara pemerintahan dan pembangunan untuk dapat memperbaikinya,” tuturnya.

Kondisi yang demikian menuntut adanya perubahan cara berpikir dan bertindak dari pemimpin aparatur yang semula bersifat parsial menjadi berpikir dan bertindak
sistem, strategik dalam menjalanakan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sementara kepala Badan Diklat Provinsi Jatim, Ir Warno Harisasono MEng menambahkan, proses reformasi birokrasi bukanlan proses yang mudah dan cepat. Proses reformasi itu membutuhkan tekad, komitmen dan konsistensi seluruh jajaran birokrasi, serta membutuhkan dukungan dari semua stakeholders.

Humas Diklat Propinsi Jatim Bpk Adi Kamal mengatakan kepada wartawan Bild Surabaya bahwa pelaksanaan Diklat PIM 2 dimulai pada tanggal 26 May 2010 dan diakhiri pada Tanggal 04 Agustus 2010.

Diklat DIM 2 Propinsi Jatim angkatan 21 diikuti 200 orang (Laki-laki 182 orang dan perempuan 18 orang), dari Eselon II: 141 orang dan Eselon III: 59 orang. Peserta dari Kementrian Hukum dan HAM 1 orang, Kementrian Pekerjaan Umum 6 orang, Kementrian Pendidikan Nasional 1 orang, Kejaksaan Agung 4 orang, Provinsi Jatim 17 orang, Provinsi Nusa Tenggara Barat 5 orang, Propinsi Papua 3 orang, dan Kabupaten & Kota 163 orang.

Peserta juga ada studi lapangan DIKLAT PIM 2 Propinsi Jatim angkatan XXI telah dilaksanakan di pemerintah Propinsi Banten selama 5 hari terhitung mulai tanggal 19 Juli s/d 23 Juli 2010 di pemerintah Propinsi Banten dengan lokasi: Pemerintah Kabupaten Pandagelang, Pemerintah Kota Cilegon, Pemerintah Kabupaten Serang, Pemerintah Kota Serang, Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Kertas Kerja Tema Diklat Kepemimpinan Tingkat 2 Angkatan XXI tahun 2010 yaitu untuk kelas A “Strategi Pengembangan Industri Pariwisata Nasional dalam menghadapi Asean – Cina Free Trade Area (ACFTA) dan kelas B Percepatan Reformasi Birokrasi pada Regulasi Perijinan guna meningkatkan daya saing sektor industri di Era Asean – China Free Trade Area (ACFTA),Ujar Pak Adi (Ronny & Tia)