REFORMASI JADI TITIK STRATEGIS GOOD GOVERNANCE

BILD SURABAYA – pada hari Kamis 26 May 2010 pukul 10.00 WIB.Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Propinsi JATIM mengadakan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Propinsi Jatim Angkatan XXI Tahun 2010. Peserta yang mengikuti dklatpim II berjumlah 200 orang yang teriri dari 186 pria dan 14 wanita, yang berasal dari berbagai instansi seluruh Indonesia baik pusat, daerah maupun instasi vertikal, pendidikan akan ditempuh selama 10 minggu. Pembukaannya ditandai dengan penyematan tanda peserta secara simbolis kepada 2 orang.


Sekretaris Daerah Pemprop (SEKDA PROP) JATIM Bpk Dr H Rasiyo membacakan sambutan dari Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo & membuka Diklat Kepemimpinan Tingkat II Propinsi Jatim Angkatan XXI Tahun 2010 di Kampus Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Propinsi JATIM Jl Balongsari Tama Surabaya

Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo mengatakan Reformasi pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan good governance, sebab pelayanan publik menjadi ranah interaksi antara negara yang diwakili pemerintah dengan lembaga non-pemerintah, yakni masyarakat sipil dan mekanisme pasar.
”Secara politis perbaikan kinerja pelayanan birokrasi akan berdampak pada tumbuhnya kepercayaan dan legitimasi terhadap pemerintah, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dan mendukung upaya peningkatan kualitas serta kesejahteraan masyarakat,” & adanya kepercayaan, legitimasi, partisipasi dan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing bangsa di era global.

Lebih lanjut dikatakannya, tata pemerintahan di era otonomi serta tuntutan masyarakat yang semakin menekankan profesionalisme, mengharuskan birokrasi untuk beradaptasi secara cepat. Reformasi birokrasi di daerah secara konseptual sebenarnya menunjukkan mulai berjalannya proses peralihan dari administrasi publik lama menuju ke manajemen publik yang baru.

Tuntutan perbaikan kualitas kinerja birokrasi itu erat kaitannya dengan keinginan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat lokal. Dalam paradigma good governance, institusi pemerintah dituntut untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien serta reponsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang bersifat fasilitatif ketimbang kontrol, dan bekerja berdasarkan hukum yang berlaku.

Deputi Bidang Pembinaan Aparatur LAN, Prof Dr Endang Wiryati S mengatakan, keterlibatan suatu bangsa dalam suatu perdagangan bebas menuntut kepemilikan daya saing kuat, sehingga dalam tatanan kehidupan perekonomian yang demikian dapat tetap bertahan dan bahkan berhasil mengungguli bangsa lain.

Salah satu amanat reformasi adalah reformasi birokrasi. Instansi pemerintah pusat dan daerah telah aktif menata kembali kelembagaan, sumberdaya manusia, dan ketatalaksanaannya. Pemerintah telah menempatkan reformasi biroktrasi sebagai prioritas pertama dari sebelas program kerja kabinet Indonesia Bersatu II,sampai saat ini masih ditemukan sejumlah kendala dalam melaksanakan reformasi birokrasi itu. Kendala tersebut berkaitan dengan kualitas pelayanan publik, mind set dan cultur set para birokrat, akuntabilitas profesionalisme dan responsiveness. ”Kondisi ini merupakan tantangan bagi kita para penyelenggara pemerintahan dan pembangunan untuk dapat memperbaikinya,”

Perubahan karakteristik lingkungan stratejik yang berubah cepat dalam ketidakpastian telah mempersulit permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Kondisi yang demikian menuntut adanya perubahan cara berpikir dan bertindak dari pemimpin aparatur yang semula bersifat parsial menjadi berpikir dan bertindak sistem, strategik dalam menjalankan sitem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kepala Badan Diklat Provinsi Jatim, Dr Harun MSi mengatakan, proses reformasi birokrasi bukanlah proses yang mudah dan cepat. Proses reformasi itu membutuhkan tekad, komitmen dan konsistensi seluruh jajaran birokrasi, serta membutuhkan dukungan dari semua stakeholders

Pada diklatpim II ini mengusung tema Percepatan Reformasi Birokarasi dalam meningkatkan Daya Saing Bangsa Di Era ACFTA, tema ini sangat relevan dengan karakteristik good governance yang perlu dikembangkan dalam pratek pemerintahan, yakni memberi ruang kepada aktor lembaga non-pemerintahan untuk berperan secara optimal dalam kegiatan pemerintahan. Sehingga, lanjut Harun, memungkinkan adanya sinergi antara lembaga pemerintahan dan non-pemerintah,diklatpim ini selain sebagi wahan belajar, memperkaya ilmu, menambah wawasan dan meningkatkan kopetensi kepemimpinan eselon II, juga dapat memberi nilai tambah berupa kajian akademis yang aplikatif guna peningkatan pembangaunan dan pelayanan pada umumnya dan peningkatan daya saing bangsa di era ACFTA.(Ronny & Tia)