LIIMA KABUPATEN MASUK RAWAN PANGAN

BILD SURABAYA-Pada Hari Senin, 29 Nopember 2010 04:12:55 WIB Hasil survey Badan Ketahanan Pangan (BKP) pusat bekerja sama dengan lembaga Word Food Program (WFP), lima daerah di Jatim termasuk wilayah rawan pangan. Lima daerah tersebut, yakni Kabupaten Sampang, Bangkalan, Sumenep, Pamekasan dan Kabupaten Probolinggo.

Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Jatim, DR Zainal Abidin dalam rapat Koordinasi Anggota Pokja Ahli DKP Jatim Tahun 2010 di Surabaya mengatakan, dari hasil identifikasi, beberapa faktor penyebab kerawanan pangan, antara lain tingginya masyarakat miskin, minimnya akses air bersih, akses jalan desa yang belum memadai, serta masih tingginya perempuan buta huruf.

Dikatakannya, rendahnya faktor pendidikan kaum perempuan juga menjadi faktor penyebab rawan pangan. Dengan pengetahuan dan kualitas pendidikan yang memadai, paling tidak kaum perempuan ataupun ibu mampu memilih jenis pangan yang fariatif. “Perempuan di Pulau Madura sebagian besar mampu mengaji, namun kurang mampu membaca dan menulis huruf latin,” katanya.

Mengatasi hal itu, pemerintah daerah perlu kiranya membuat jaminan stok pangan daerah melalui pembentukan cadangan pangan daerah. Pemantauan harga pangan secara rutin, serta pembuatan forecast (prognosa) kebutuhan pangan setiap tahun dan diupdate setiap triwulan juga menjadi bagiaan kegiatan mengurangi wilayah rawan pangan.

Perum Bulog juga diharapkan dapat menjaga stabilisasi harga pangan melalui penyerapan produksi pada musim panen. Strategi lain yang bisa dilakukan, yakni dengan mengembangkan pasar bahan pangan di setiap kecamatan, serta perbaikan sarana transportasi bahan pangan antar daerah.

Terhadap lima daerah rawan pangan, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Jatim teleh memberikan rekomendasi berupa peta rawan pangan pada masing-masing bupati. Keberadaan peta tersebut nantinya bisa menjadi acuan dalam meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan, pengentasan orang miskin, perubahan kerawanan pangan menuju ketahanan pangan, dan peningkatan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Agar wilayah yang masuk rawan pangan tidak maskin meluas, Dinas Pertanian kini melakukan beberapa program strategi antaralain berupa memanfaatkan lahan marginal, dibawah tegakan dan lahan terlantar untuk pengembangan pangan lokal, seperti umbi-umbian sebagai bahan pangan alternatif.

Tahun 2010, melalui program tersebut telah dikembangkan pada lahan seluas 100 hekter pada 39 unit kegiatan. Rencananya, tahun 2011 kegiatan yang sama juga akan dilakukan pada lahan seluas 100 ha namun pada 47 unit kegiatan.

Lebih lanjut Zainal menambahkan, permasalahan rawan pangan adalah masalah yang sudah terstruktur, sulit untuk dipecahkan dalam jangka waktu pendek. Langkah mendasar adalah pemerintah harus mendobraknya dengan pendidikan. Rawan pangan tidak saja menyangkut ketersediaan bahan pangan, tetapi juga aspek nonfisik dan fisik. Aspek nonfisik ini, katanya, menyangkut masalah pendidikan, sosial, dan kesehatan (Ronny & Tia)